Abstrak Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah bisa

Abstrak

 

Fenomena korupsi
merajalela di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Propinsi Riau, tiga orang
Gubernurnya secara berturut-turut terbukti melakukan korupsi. Oleh masyarakat
Riau, korupsi oleh Gubernurnya ini sangat terasa dampaknya bagi ekonomi karena
keadaan ekonomi Riau pada saat itu terasa sangat lesu dan hal ini dibuktikan
oleh data statistik yang menjelaskan bahwa pertumbuhan
aktual Propinsi Riau pada tahun 2015 masih minus jika dibandingkan dengan tahun
2014 dan tahun 2013. Pada triwulan III tahun 2015
pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau diperkirakan masih minus 1.5 hingga minus
0.5. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Dimana
Hariyani
pada tahun 2016 dan Attila di Tahun 2008 menyatakan bahwa korupsi berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Swaleheen dan Stansel (2007) serta
Waluyo (2010) juga berpendapat yang sama yaitu korupsi berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Kata
Kunci: Korupsi, Pertumbuhan ekonomi

 

 

PENDAHULUAN

 

Berhasil atau tidaknya
pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pembangunan yang baik akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana
kesejahteraan masyarakat meningkat dengan produktivitas masyarakat yang semakin tinggi yang
akan mengurangi pengangguran
dan jumlah kemiskinan.   

 

Tantangan dalam
pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di daerah yaitu adanya tindakan korupsi
yang terjadi di kalangan Pemerintah yang seharusnya mampu memberikan pelayanan
publik yang baik dan bukan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan
golongan.

 

Waluyo (2010) menyimpulkan bahwa kemiskinan dan
korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi tetapi
pertumbuhan dan peningkatan  ekonomi akan
berpengaruh terhadap korupsi. Berbeda dengan Nawatmi (2014) yang menjelaskan
bahwa korupsi mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan
peningkatan ekonomi 12 Negara yang berada di Asia Pasifik.

 

Hasil penelitian Nawatmi ini berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hariyani
(2016) yang menjelaskan bahwa korupsi mempunyai pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Negara yang berada di kawasan Asia
Pasifik.

 

 Oleh karenanya
Penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan korupsi dengan pertumbuhan dan
peningkatan ekonomi di Propinsi Riau. Dimana kita mengetahui bahwa Riau adalah
Propinsi di pulau sumatra
yang tahun-tahun terakhir ini Riau menjadi sorotan masyarakat Indonesia
karna banyaknya tindakan korupsi yang terjadi. Tiga orang Gubernur Propinsi Riau secara berturut-turut terbukti korupsi. Riau di anggap sebagai daerah lumbung koruptor karena banyaknya Pejabat yang berhadapan dengan aparat hukum
terutama KPK.

 

KPK menyebutkan bahwa Riau berada di posisi ke 6 dengan potensi korupsi
tertinggi di Indonesia oleh
karenanya KPK akan berusaha untuk memaksimalkan upaya
pencegahan yaitu dengan
mendirikan kantor perwakilan KPK di Riau. Dari tahun 2007 KPK telah menangani kasus korupsi dengan total kasus yang sudah mencapai 25 orang. Dimana Tiga orang diantaranya merupakan Gubernur Propinsi
Riau dan sebelas orang adalah anggota DPRD Riau. Untuk melihat Pejabat-pejabat Riau yang
terlibat dalam tindakan korupsi
tersebut dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

 

 

 

 

 

Nama-nama
Pejabat Riau yang Terlibat Dalam Korupsi

No.

Nama

Jabatan

1.

Saleh Djasit

Gubernur Riau

2.

Rusli Zainal

Gubernur Riau

3.

Anas Maamun

Gubernur Riau

4.

Tengku Azmun Jaafar

Bupati Pelalawan

5.

Arwin As

Bupati Siak

6.

Burhanuddin Husin

Bupati Kampar

7.

Thamsir Rachman

Bupati Indragiri Hulu

     Sumber: Data Olahan

 

Manajemen keuangan di
daerah yang dilakukan oleh pejabat yang korupsi tentu sangat berdampak terhadap
masyarakat. Anas Maamun, Gubernur Riau hanya menjabat sebagai Gubernur dalam tempo tujuh bulan
karena terbukti melanggar
Pasal 12 / Pasal 12 b dan Pasal 11 Undang-Undang
untuk memberantas korupsi. Akibatnya, kinerja Pemerintahan pun merosot. Disini
sangat jelas sekali bahwa korupsi merusak pembangunan ekonomi.

 

 

LANDASAN TEORI

 

Korupsi
dan Sebab Terjadinya

 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa korupsi
adalah tindakan yang merugikan Negara berupa tindakan menyuap, menggelapkan ketika
menduduki jabatan, memeras, mencurangi, adanya keberpihakkan kepentingan dalam pengadaan
dan gratifikasi.

 

Nisjar (2005) menjelaskan bahwa korupsi bisa terjadi
karena adanya sistem dalam administrasi yang dapat memberikan kesempatan
kebocoran, kesejahteraan di aparatur yang rendah, adanya ketidak pastian dalam
hukum serta sanksinya dan praktek kolusi.

Model untuk sebab terjadinya korupsi menurut Klitgaard
(2001) yaitu:

 

C = M + D – A

 

Keterangan:

C       =     Corruption

M      =     Monopoly power

D      =     Discretion
by officials (wewenang pejabat)

A      =     Accountability

 

 

Pertumbuhan
Ekonomi

 

Sukirno (2008) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah
pengukuran atas prestasi perkembangan ekonomi yang berarti adanya perkembangan
fiskal dari produksi barang dan jasa serta modal diikuti dengan perkembangan
pada infrastruktur misalnya jumlah sekolah yang bertambah.

 

Teori Pertumbuhan
Klasik

 

Nuraini (2013)  menjelaskan
bahwa  Smith (1776) dan Ricardo
(1817) adalah dua tokoh pemikiran pertumbuhan ekonomi klasik yang menjelaskan
bahwa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah tingkat dari perkembangan
masyarakat yaitu dari jumlah penduduk, jumlah modal, luas tanah yang dimiliki
dan  tingkat teknologi yang dikuasai.

 

Teori
Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

 

Harrod (1948) Domar (1957) adalah ahli ekonomi Neo-Keynesian yang
menjelaskan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi adanya tabungan dari pendapatan yang
merupakan bagian dari pendapatan secara nasional yang digunakan untuk penggantian
terhadap barang-barang modal antara lain bangunan, peralatan dan bahan mentah
yang sudah rusak. Tabungan adalah investasi yang menjadi pendorong pendapatan secara
nasional yang akhirnya perekonomian tumbuh. Nuraini (2013)  

 

Teori Pertumbuhan
Ekonomi Solow (eksogen)

 

Solow (1956, 1957) adalah bagian dari neoklasik yang
merupakan kritikan terhadap kelemahan-kelemahan yang didapati dari teori yang
di ajukan oleh Harrod Domar. Dari teori yang di ajukan oleh Harrod Domar
tersebut, Solow menyatakan adanya dua faktor tambahan lagi untuk persamaan
pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain adalah tenaga kerja yang dimiliki serta
teknologi yang dikuasai. Dengan demikian  pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tenaga
kerja dan modal yang dimiliki serta teknologi yang dikuasai. Nuraini (2013)

 

Teori
Pertumbuhan Endogen

 

Teori ini dinyatakan oleh Romer (1986) dan Lucas
(1988) yang merupakan kritik terhadap model yang dinyatakan oleh Solow dalam penjelasan
long run growth. Menurut Romer adanya perubahan dari teknologi yang
dikuasai, suku bunga bank dan perubahan dari populasi adalah unsur dari endogen.
Peranan modal yang dimiliki adalah peranan yang besar karena bukan hanya
sekedar modal fisik tetapi juga merupakan modal yang bersumber dari kemampuan
manusia.

 

Korupsi
dan Pertumbuhan Ekonomi

 

Swaleheen dan Stansel melakukan penelitian pada tahun 2007
mengenai kebebasan dan pertumbuhan ekonomi serta korupsi.  Hasil penelitian pada 60 Negara ini, memperlihatkan
bahwa pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh korupsi secara tidak langsung dimana
kebebasan ekonomi sebagai variabel penghubungnya. Di Negara yang kebebasan
ekonominya rendah, korupsi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya di
Negara yang kebebasan ekonominya tinggi maka korupsi akan merangsang
pertumbuhan ekonomi.

 

Podobnik dan kawan-kawan di tahun 2008
juga melakukan penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi
dan investasi asing luar negeri, penelitian ini adalah studi kasus di 121
negara pada periode 1999 sampai dengan 2004. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa kenaikan indeks persepsi korupsi akan menyebabkan kenaikan tingkat
pertumbuhan ekonomi.

 

Begitu juga dengan Attila. Attila di Tahun
2008 juga melakukan penelitian tentang korupsi, pajak dan pertumbuhan ekonomi. Attila
menjelaskan bahwa korupsi akan mempengaruhi pajak sehingga dapat mengganggu
pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi korupsi di Negara tersebut maka pajak akan
memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

 

METODE PENELITIAN

 

Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dimana pembahasan mengacu pada data yang  dipaparkan 
baik  secara  sistematis dan faktual yang kemudian
dianalisis dengan beberapa literatur untuk menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Data yang digunakan adalah data sekunder,
merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Pemerintahan Kabupaten/Kota Sepropinsi Riau, maupun Pemerintahan
Propinsi Riau itu sendiri dari
tahun 2013 sampai dengan
tahun 2015.

 

HASIL ANALISIS
DAN PEMBAHASAN

 

Kasus korupsi yang
paling fenomenal di Riau adalah pada masa jabatan Anas Maamun dengan masa
jabatan hanya 7 bulan saja. Anas secara sepihak
menghentikan proyek-proyek di APBD yang beberapa di antaranya sudah berjalan
dengan berbagai alasan. Dampaknya, realisasi anggaran belanja Propinsi Riau
hingga triwulan II tahun 2014 baru mencapai 12,76% dari alokasi di APBD tahun 2016 yang mencapai Rp 8,28
triliun. Realisasi pendapatan Provinsi Riau berdasarkan data kajian ekonomi
regional Bank Indonesia hingga triwulan II tahun 2014 mencapai Rp 2,48 trilun,
turun 11,42% dibandingkan dengan periode sama tahun 2013 yang mencapai Rp 2,8
triliun. Dalam persentase berarti realisasi pendapatan tersebut hanya 34,84%
 dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD) Riau tahun
2016 yang
sebesar Rp 7,13 triliun.

 

Hingga triwulan II tahun 2014 realisasi
anggaran belanja masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh masih minimnya
realisasi belanja modal yang baru mencapai 1,07% dari total
anggaran. Minimnya realisasi belanja modal hingga triwulan 2016 didorong oleh
rendahnya realisasi belanja jalan, irigasi dan bangunan yang hanya mencapai
0,38% dari total anggaran. Dengan alasan memacu penyerapan anggaran, Anas
justru mengalihkan anggaran yang tak mungkin diserap sekitar Rp 2 triliun lebih
dari anggaran tahun 2014 ke APBD tahun 2015. Proyek-proyek baru dialihkan Anas
sehingga APBD Riau tahun 2015 naik pesat dari Rp 8 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 10 triliun
lebih.

 

Non aktifnya Anas Maamun sebagai Gubernur Riau
digantikan oleh Arsyad Juliadi Rachman sebagai Plt Gubernur Riau. Arsyad
Juliadi Rachman sebagai Plt Gubernur Riau pun tak luput dari pemeriksaan oleh
KPK yang masih berkaitan dengan kasus korupsi. Hal ini tentunya berpengaruh
pada pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat dari realisasi belanja
Pemerintah Provinsi Riau hingga triwulan II tahun 2015 masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama selama lima tahun
terakhir yang mencapai 21% dari total yang dianggarkan. Dapat disebutkan bahwa
yang menjadi kendala dalam realisasi belanja hingga triwulan II tahun 2015
tersebut antara lain disebabkan oleh penyusunan rencana anggaran tahun anggaran
2015 yang dilakukan pada tahun 2014 belum sesuai dengan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja yang baru, dan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan pejabat SKPD baru dilantik per
April 2015 sehingga realisasi anggaran menjadi tertunda.

 

 

 

 

 

 

Ringkasan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Riau Triwulan II 2015

Komponen Anggaran

Anggaran
(Rp Milyar)

Realisasi Hingga Juni 2015

% Realisasi

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

4,402.19
1,122.75
1,070.65
7.18
1,159.15
1,032.47
10.00
 
6,281.78
272.81
3,107.85
2,901.12

926.28
390.88
434.44

32.09
68.88

 
485.27
76.92
264.04
144.31

21.04%
34.81%
40.58%
0.00%
2.77%
6.67%
0.00%
 
7.73%
28.20%
8.50%
4.97%

BELANJA DAERAH

10,683.97

1,411.56

13.21%

Sumber : Biro Perekonomian Provinsi Riau

 

Belanja modal untuk pengadaan
konstruksi jalan dan belanja modal untuk pengadaan
konstruksi jembatan adalah komponen terbesar dalam belanja
modal pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2015. Hingga triwulan II tahun 2015 realisasi kedua komponen tersebut masing-masing
mencapai Rp 131,19 miliar dan Rp 3,88 miliar atau sebesar 6,33% dan 3,65% dari
total yang dianggarkan. Realisasi belanja modal untuk pengadaan mebeulair atau perlengkapan berupa furniture, terealisasi
sebesar 12,55% dari total yang dianggarkan atau mencapai Rp 1,61 miliar. Ini merupakan  realisasi
tertinggi dari komponen belanja modal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Aktual dan Prakiraan

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2015 (Dalam %)

 

Komponen

2013

2014

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

Total

2,49

3,93

2,90

2,67

1,05

2,62

-0.03

-2.64

(-1.5)-(-0.5)

Sumber: BPS Riau

 

Dari
tabel di atas terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan aktual Propinsi Riau
masih minus jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2013. Pada triwulan
III tahun 2015 pun pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau
diperkirakan masih minus 1.5 hingga minus 0.5.

 

Perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau
pada triwulan II tahun 2015 yang dilaporkan oleh Badan Statistik Propinsi Riau diperkirakan relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indeks tendensi konsumen hingga triwulan
II tahun 2015 yang cenderung lebih rendah dibandingkan
perkembangan indeks tendensi konsumen pada tahun 2014. Penurunan Indeks tendensi konsumen
tersebut secara umum diperkirakan dari akibat
pelemahan ekonomi global dan ekonomi lokal sejak awal tahun 2015 dimana terjadi penurunan harga komoditas utama Riau khususnya harga CPO dan karet dunia yang terus menurun. Tidak hanya itu Akibat Penurunan harga minyak dunia dan pelemahan
nilai tukar yang masih berlanjut hingga triwulan II tahun 2015 juga berdampak terhadap penurunan daya beli
masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen
(ITK) Provinsi Riau

Sumber: BPS Provinsi
Riau

Pada awal tahun 2015 triwulan I perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Riau menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Riau yaitu dari 4,99% di tahun 2014 menjadi 6,72% di tahun 2015. Kondisi kesejahteraan masyarakat yang
diindikasikan oleh pergerakan Indeks Tendensi Konsumen dan Nilai Tukar Petani
juga cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbandingan tingkat  pengangguran
terbuka (TPT) Propinsi Riau terhadap Propinsi lainnya di Sumatra sampai dengan
bulan februari tahun 2015 adalah:

 

 

 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015

Sumber:
BPS Riau

Kondisi ketenagakerjaan
Provinsi Riau pada awal tahun 2015 tidak begitu baik. Angka Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Riau pada Februari tahun 2015 tercatat sebesar 6,72%, lebih tinggi dibandingkan
TPT nasional yang tercatat sebesar 5,81% dan Riau merupakan propinsi ke tiga di Sumatera dengan TPT tertinggi. Jumlah
penduduk miskin pun di Riau dari tahun ke tahun semakin banyak.

 

 

 

 

Jumlah
dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau

menurut
Daerah, September 2012-September 2015

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

(ribu)

(persen)

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

September
2012

156,41

324,90

481,31

6,68

8,94

8,05

September
2013

162,71

359,82

522,53

6,68

9,55

8,42

September
2014

159,53

338,75

498,28

6,53

8,93

7,99

September
2015

174,79

388,13

562,92

7,05

9,95

8,82

Sumber:
BPS Propinsi Riau

 

Masalah
kesejahteraan sosial yang terjadi di Propinsi Riau dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
 
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
menurut Jenis dan tipe Kabupaten/Kota Propinsi Riau

 

Jenis

Kuansing

Indragiri Hulu

Indragiri Hilir

Pelalawan

Siak

Kampar

Type

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.
Generasi Muda dengan Masalah    Sosial

 

2.
  Anak Terlantar

 

59

124

29

808

125

7,415

3.  
Lanjut Usia

 

2,452

377

4

652

451

4,485

4.  
Wanita dengan Masalah

 

53

1,437

2

779

5,701

5.  
Anak Nakal   Naughty Child

 

14

59

236

6.  
Korban Narkotika

 

84

82

248

44

7.  
Penyandang Cacat

 

229

1,199

190

773

2,72

8. 
Bekas Penyandang Penyakit    Kronis

 

9.  
Gelandang dan Pengemis

 

36

7

17

47

10. 
Tuna Susila   Prostitute

 

12

30

84

50

11. 
Waria   Gay

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah/Total

2013

2,793

3,269

168

2,429

1,757

20,698

 

2012

2,793

3,185

236

2,504

1,757

20,698

 

2011

3,986

3,269

7,704

5,101

1,757

20,492

Jenis

 

Bengkalis

Rokan Hilir

Kepulauan Meranti

Pekanbaru

Dumai

Jumlah

Type

 

Total

(1)

 

(9)

 
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.
Generasi Muda dengan Masalah    sosial

 

2.
  Anak Terlantar

 

299

140

5,008

682

31

15,612

3.  
Lanjut Usia

 

546

253

692

61

10,778

4.  
Wanita dengan Masalah

 

897

471

118

197

10,931

5.  
Anak Nakal   Naughty Child

 

1

39

5

354

6.  
Korban Narkotika

 

3

3

36

9

509

7.  
Penyandang Cacat

 

933

925

833

804

728

10,655

8. 
Bekas Penyandang Penyakit    Kronis

 

9.  
Gelandang dan Pengemis

 

4

35

379

3

528

10. 
Tuna Susila  Prostitute

 

150

125

49

500

11. 
Waria   Gay

 

.Jumlah/Total

2013

2,683

1,25

6,568

2,875

1,083

49,867

 

2012

14,262

1,25

6,571

2,875

1,083

61,658

 

2011

14,262

1,25

6,571

8,888

1,083

80,042

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 

Kesimpulan

 

Korupsi yang terjadi di Propinsi Riau berdampak
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Riau. Analisa ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyani pada tahun 2016 dan Attila di
Tahun 2008. Swaleheen dan Stansel (2007) juga berpendapat bahwa korupsi
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

Saran

 

Dari data yang telah diuraikan di atas sangat jelas
sekali dampak dari korupsi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu
daerah. Oleh karena itu sudah saatnya untuk sistem manajemen anti suap dengan:

1.    Penerapan
kebijakan anti suap

2.    Kepemimpinan
manajemen terbaik

3.    Penunjukkan
pengawas perilaku anti suap

4.    Pelatihan
perilaku anti suap

5.    Assesmen
resiko suap hingga kepihak ketiga

6.    Pengendalian
keuangan anti suap

7.    Prosedur
pelaporan dan investigasi potensi suap

 

 

Daftar Pustaka

 

Borris Podobnik;
Jia Shao; Djuro Njavro; Plamen Ch. Ivanov; and H.E. Stanley, 2008, Influence of
Corruption on Economic Growth Rate and Foreign Investment, The European
Physical Journal B 63, 547- 550,EDP Sciences.

 

Djojohadikusumo
Sumitro, 1991, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku 1 Dasar Teori Dalam Ekonomi
Umum, Yayasan Obor Indonesia

 

Gbewopo Attila,
2008, Corruption, Taxation and Economic Group: Theory and Evidence, CERDI,
Etudes et Document, E 2008.218

 

JAC C Heckelman
& Benjamin Powell, 2010, Corruption and The institutional Environment for
Growth, JEL Clasification: D73, H10, O43, O57.

 

Klitgaard, Robert. Controlling  Corruption. (Terjemahan
Hermoyo: Membasmi Korupsi) Yayasan Obor Indonesia, 2001.

 

Kwabena
Gyimah-Brempong, 2002, Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in
Africa, Economic of Governance (2002)3: 183-209,Department of Economics,
University of South Florida.

Hariyani, Happy Febrina. 2016. Korupsi:
Faktor-faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Kawasan Asia Pasifik. IPB. Bogor

 

Mushfic us Swaleheen
and Dean Stansel, 2007, Economic Freedom, Corruption, and Growth, Cato
Journal Vol. 27, No. 3, Cato Institute.

 

Nawatmi, Sri. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi
Negara-negara Asia Pasipik. 2014. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2014,
Hal. 73 – 82

 

Nisjar
K. 2005. Corruption In Less Developed Countries (a study on the Problem and
Sollution of Corruption in Indonesia). Jurnal Akuntansi 9(3), September:
260-265 .

 

Nuraini, Airin.
2013. Dampak Korupsi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia

(Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi
Banten Tahun 2011). IPB. Bogor.

 

Toke Aidt; Jayasri Dutta; and Vania
Sena, 2008, Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence, Journal
Comparative Economics 36 (2008) 195- 220, Elsevier Inc.

 

Sukirno S. 2008. Teori
Makroekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

Waluyo, Joko. Analisis Hubungan Kausalitas Antara
Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi , dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara.  Buletin
Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70-170

 

Yudistira, Ida Bagus dan I Made Jember. 2015.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Propinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 4 2. Bali

 

Zvika Neeman; M.
Daniele Paserman; and Avi Simhon, 2008, The B.E. Journal of Economic
Analysis & Policy, Vol. 8, Issue 1 Article 50, Berkeley Electronic
Press.

 

Written by